Hot News Suramadu

Kontraktor Ancam Tutup Suramadu Bila Tak Dibayar 
 
 
SURABAYA- Para pengusaha kontraktor Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang belum dibayarkan proyeknya mengancam akan membawa massa yang lebih besar dan menutup jembatan tersebut.Hal ini terpaksa dilakukan jika pemerintah belum membayarkan total Rp80 miliar utang yang harus dilunasi. Selain itu, para pengusaha juga meminta Presiden SBY ikut bertanggungjawab atas masalah ini, karena dia yang meresmikan Jembatan Suramadu.

“Jika dua pekan dari sekarang belum ada tanda-tanda akan dilunasi, kami akan membawa massa yang lebih besar untuk menutup Jembatan Suramadu,” kata Mohammad Thorieq, juru bicara Paguyuban Kontraktor Suramadu di Surabaya, Senin (2/11/2010). Kata Thorieq, kesabaran para pengusaha untuk menanti pembayaran dari pemerintah sudah habis. Mereka sudah menunggu sejak dua tahun yang lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda pembayaran akan dilakukan.

Kata Thorieq, pemundaan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah ini mengakibatkan roda usaha mereka menjadi macet. Nasib para karyawannya juga terkatung-katung. Belum lagi, mereka juga dikejar-kejar puluhan vendor lainnya yang juga mereka ajak untuk kerjasama.
“Di antara 14 vendor yang pembayarannya macet, salah satunya ada vendor dari Singapura. Kami mengkhawatirkan jika trust mereka kepada pemerintah Indonesia menjadi berkurang,” kata Thorieq. Sebanyak 14 subkontraktor yang ikut mengerjakan Jembatan Suramadu masih digantung nasibnya. Mereka menantikan pelunasan pembayaran proyek oleh Pemerintah yang nilanya mencapai Rp80 miliar.

Consortium Indonesian Contractors (CIC) selaku kontraktor utama yang melibatkan mereka dalam proyek Suramadu beralasan masih menunggu konsolidasi hasil audit BPKP dan Departemen Keuangan. Celakanya, kata Thorieq, 14 kontraktor ini tidak bisa mengakses langsung sampai sejauh mana proses audit yang dilakukan BPKP dan Departemen Keuangan.

“Hubungan kami langsung dengan CIC, kami tidak bisa mengakses langsung ke Departemen Keuangan dan BPKP. Bahkan, kami pun minta tolong langsung kepada Gubernur Jawa Timur, namun kenyataannya tak bisa banyak membantu,” kata Thorieq.